BKKBN dan IPADI Membahas Tentang Perkembangan Penduduk Indonesia
BKKBN dan IPADI Membahas Tentang Perkembangan Penduduk Indonesia
Dalam
meningkatkan kualitas keluarga Indonesia diperlukan terobosan yang
inovatif. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pendidikan baik
melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal telah dilakukan
secara khusus oleh Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN).
Plt Kepala BKKBN yakni Sigit Priohutomo mengatakan bahwa pembangunan berwawasan kependudukan mempunyai dua komponen utama yang dimana penduduk sebagai fokus, dan pengambilan keputusan menggunakan informasi kependudukan.
Penduduk sebagai fokus berarti penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan. Artinya, penduduk juga berperan sebagai penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus sebagai pihak yang menjadi tujuan utama dari pembangunan itu sendiri.
Sementara itu, pengambilan keputusan perlu didasarkan pada data kependudukan yang baik. “Kedua hal tersebut hanya akan bisa terselenggarakan dengan baik jika konsep pembangunan berwawasan kependudukan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Sigit saat seminar Implikasi Proyeksi Penduduk dalam Perencanaan Pembangunan, di Depok, Rabu (7/11/2018).
Menurut Sigit, upaya kebijakan pembangunan dari pemerintah yang menempatkan kesejahteraan penduduk sebagai tujuan akhir semakin banyak dilakukan. Tetapi penempatan kesejahteraan penduduk sebagai tujuan akhir pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah Indonesia saja.
Kata dia, diperlukan upaya secara kolektif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar setiap penduduk mencapai kesejahterannya. Disisi kemajuan teknologi, pemerintah dan organisasi profesi menghadapi tantangan baru dalam memperkuat dan memperluas konsep pembangunan berdasarkan kependudukan.
“Upaya untuk meninjau cara penyampaian informasi atau pengetahuan yang dapat mengubah pemahaman masyarakat atau sering disebut difusi inovasi perlu untuk dilakukan,” ucapnya.
“Mulai 2010an dan ke depan, isu-isu lainnya mewarnai pembicaraan mengenai penduduk. Hal-hal seperti pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan mobilitas internasional, stunting, lansia dan jaminan sosial bagi semua penduduk menjadi isu yang dianggap penting untuk diperhatikan,” tambahnya.
Sementara Ketua Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi (IPADI) Sudibyo mengatakan, perlu adanya penyempurnaan konsep kependudukan yang relevan dengan kondisi terkini.
“Selain itu harus dilakukan identifikasi tantangan maupun kendala pendidikan kependudukan di Indonesia dan merancang upaya difusi inovasi materi kependudukan yang konstektual, komprehensif dan integratif,” pungkasnya.
Plt Kepala BKKBN yakni Sigit Priohutomo mengatakan bahwa pembangunan berwawasan kependudukan mempunyai dua komponen utama yang dimana penduduk sebagai fokus, dan pengambilan keputusan menggunakan informasi kependudukan.
Penduduk sebagai fokus berarti penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan. Artinya, penduduk juga berperan sebagai penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus sebagai pihak yang menjadi tujuan utama dari pembangunan itu sendiri.
Sementara itu, pengambilan keputusan perlu didasarkan pada data kependudukan yang baik. “Kedua hal tersebut hanya akan bisa terselenggarakan dengan baik jika konsep pembangunan berwawasan kependudukan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Sigit saat seminar Implikasi Proyeksi Penduduk dalam Perencanaan Pembangunan, di Depok, Rabu (7/11/2018).
Menurut Sigit, upaya kebijakan pembangunan dari pemerintah yang menempatkan kesejahteraan penduduk sebagai tujuan akhir semakin banyak dilakukan. Tetapi penempatan kesejahteraan penduduk sebagai tujuan akhir pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah Indonesia saja.
Kata dia, diperlukan upaya secara kolektif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar setiap penduduk mencapai kesejahterannya. Disisi kemajuan teknologi, pemerintah dan organisasi profesi menghadapi tantangan baru dalam memperkuat dan memperluas konsep pembangunan berdasarkan kependudukan.
“Upaya untuk meninjau cara penyampaian informasi atau pengetahuan yang dapat mengubah pemahaman masyarakat atau sering disebut difusi inovasi perlu untuk dilakukan,” ucapnya.
“Mulai 2010an dan ke depan, isu-isu lainnya mewarnai pembicaraan mengenai penduduk. Hal-hal seperti pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan mobilitas internasional, stunting, lansia dan jaminan sosial bagi semua penduduk menjadi isu yang dianggap penting untuk diperhatikan,” tambahnya.
Sementara Ketua Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi (IPADI) Sudibyo mengatakan, perlu adanya penyempurnaan konsep kependudukan yang relevan dengan kondisi terkini.
“Selain itu harus dilakukan identifikasi tantangan maupun kendala pendidikan kependudukan di Indonesia dan merancang upaya difusi inovasi materi kependudukan yang konstektual, komprehensif dan integratif,” pungkasnya.
Comments
Post a Comment