Sandiaga: Saya Akan Menjadi Orang Kedua Pembeli Mobil Esemka

Sandiaga: Saya Akan Menjadi Orang Kedua Pembeli Mobil Esemka

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor 02 yakni Sandiaga Uno mendukung produksi massal mobil nasional Esemka. Bahkan, Sandiaga bertekad menjadi pembeli pertama Mobil Esemka.

“Saya melihat jika bicara mengenai mobil nasional, selalu romantis, keinginan punya mobil nasional,” kata Sandiaga dalam diskusi Bertajuk Impor Versus Daya Beli di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/11/2018) malam.

Menurutnya, setiap negara memiliki kebanggaan tersendiri bisa memiliki mobil nasional. “Saya dukung. Saya pernah mengatakan bahwa kalau mobil Esemka itu keluar, saya jadi pembeli pertama,” ujar mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Tetapi, dirinya meralat ucapannya itu karena Calon Presiden Prabowo Subianto diketahui pernah berjanji bakal menjadi pembeli pertama Mobil Esemka.

“Boleh Pak Prabowo jadi pembeli pertama, saya pembeli kedua, enggak jadi masalah, yang penting saya dapat nomor urut dua,” ujarnya.

Adapun tekadnya itu merupakan bentuk keberpihakan kepada rencana produksi mobil nasional. “Buat saya ini bentuk keberpihakan, jangan dipolitisir nih urusan mobil nasional, ini suatu kebanggaan,” ujarnya.

Namun menurut Sandi, yang menjadi prioritas saat ini adalah membangun industri yang memiliki nilai tambah besar. “Kalau kita urut itu kan selalu banyak sekali kendalanya, infrastruktur, dan sebagainya,” pungkasnya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

KPK Mengeksekusi Terpidana Asrun dan Anaknya ke Lapas Kendari

Image
KPK Mengeksekusi Terpidana Asrun dan Anaknya ke Lapas Kendari Jaksa eksekutor pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi terpidana Asrun dan anaknya, Adriatma Dwi Putra‎ ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendari, Sulawesi Tenggara. Asrun yang merupakan Wali Kota Kendari Periode 2007-2012 dan 2012- 2017 sekaligus juga sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pilkada Serentak 2018. Sedangkan Adriatma Dwi Putra adalah Wali Kota Kendari Periode 2017-2022. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK Ali Fikri menyatakan, perkara suap atas nama Asrun dan Adriatma Dwi Putra sudah berkuatan hukum tetap. Pasalnya Asrun dan Adriatma serta JPU memutuskan menerima putusan yang sebelumnya dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Karenanya putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan status Asrun dan Adriatma telah menjadi terpidana. Atas dasar itulah maka bapak dan anak tersebut dieksekusi oleh jaksa ekse...
Read more

Bareskrim Ingin Menangkap Pembajak dan Pembuat Palsu Kapolri

Image
Bareskrim Ingin Menangkap Pembajak dan Pembuat Palsu Kapolri Bareskrim Mabes Polri sedang memburu pelaku pembuat sekaligus pembajak akun media sosial (medsos) Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Menurut catatan, ada beberapa kasus pencemaran nama baik Tito Karnavian lewat medsos. Di antaranya kasus akun Twitter palsu berlabel Fans Jenderal Drs HM Tito Karnavian MA PhD yang diikuti 1.705 pengguna Twitter dan dibuat sejak Juli 2016. Kedua, penyebar hoax surat panggilan dan pemeriksaan KPK terhadap Tito Karnavian. “Tim Cyber Bareskrim sedang menyelidiki termasuk malacak siapa pembajak dan pembuat akun tersebut,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Rabu (7/11/2018). Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) yakni Neta S Pane mengungkapkan bahwa menjelang tahun politik banyak pihak yang bermanuver untuk membuat kegaduhan. Bahkan Kapolri yang sebagai penanggung jawab keamanan di negeri ini menjadi sasaran orang-orang yang tida...
Read more

Respons Mendagri Mengenai Bupati Boyolali Terkait Dengan Ucapan Prabowo

Image
Respons Mendagri Mengenai Bupati Boyolali Terkait Dengan Ucapan Prabowo Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara soal aksi save tampang Boyolali yang digelar Bupati Boyolali, Seno Samodro. Tjahjo menilai aksi tersebut sebagai bentuk pembelaan diri. “Bupati punya hak untuk menjaga kehormatan dan harga diri daerah dan masyarakatnya. Siapapun. Saya kira enggak bisa disalahkan dia,” kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (7/11/2018). Tjahjo menganggap bahwa wajar apabila langkah Advokat Pendukung Prabowo yang melaporkan Bupati Boyolali ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bupati Boyalali dilaporkan atas dugaan ketidaknetralan kepala daerah yang merugikan Prabowo. Menurut Tjahjo, semua pihak yang tidak sependapat bisa membuat laporan ke pihak yang berwenang. “Dia membela harga diri, kehormatan daerah yang dia pimpin. Itu saja sih intinya,” ucap Tjahjo.
Read more